全球智库信息集成服务系统

Hutan tanaman industri merupakan kontroversi di berbagai belahan dunia. Indonesia adalah studi kasus yang menarik, dengan sejarah konflik pemanfaatan lahan dan ambisi untuk memperluas lahan perkebunan atau hutan tanaman saat ini.

Penelitian ini menginvestigasi persepsi dampak hutan tanaman terhadap masyarakat desa sekitarnya. Survei dilakukan terhadap 606 responden di tiga pulau (Jawa, Kalimantan dan Sumatera), tiga spesies pohon (akasia, jati dan pinus) dan tiga produk akhir (bubur kertas, produksi kayu dan resin). Untuk memperkaya, analisis metode-Q dilakukan pada lokasi dengan hutan tanaman bubur kertas yang telah berdiri dalam rangka mengidentifikasi keragaman persepsi terhadap hutan tanaman di antara penduduk desa. Metode tersebut digabung untuk menarik pandangan yang mewakili persepsi dan ekspektasi masyarakat.

Hasilnya menunjukkan keragaman sudut pandang masyarakat desa, dengan persepsi yang beragam dari ketidakpuasan secara umum hingga antusiasme. Persepsi atas hutan tanaman pinus dan jati cenderung berbeda dari hutan tanaman akasia untuk bubur kertas. Untuk pinus dan jati, responden melaporkan lebih besarnya jumlah dan variasi atas manfaat dan jasa, lebih tingginya jumlah persepsi dampak positif secara umum, catatan lingkungan yang lebih baik, serta lebih banyaknya peluang untuk memanfaatkan lahan dan produk hutan tanaman bagi penghidupan masyarakat desa. Hasil ini kontras dengan fokus utama seputar hutan tanaman akasia pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Oleh karena itu, hutan tanaman akasia memperoleh semacam pengakuan atas perannya dalam membuka area terpencil dan menyediakan infrastruktur dan jasa, yang sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Data dipilah atas gender untuk memungkinkan analisis yang lebih mendalam, dan menawarkan indikasi umum bahwa pengembangan hutan tanaman tidak lebih mempengaruhi perempuan secara negatif daripada lelaki.

Analisis kami mengarah pada beberapa arahan jelas bagi peningkatan tata kelola hutan tanaman. Peran pemerintah harus diperjelas dan berpotensi untuk diperkuat, kecuali jika beban pembangunan, termasuk infrastruktur, menjadi tanggung jawab perusahaan. Pelajaran yang bisa ditarik dari kasus jati dan pinus di Jawa adalah performa institusi yang bertindak sebagai perantara perusahaan dan masyarakat. Kontribusi masyarakat seharusnya difasilitasi lebih dini dalam tahap perencanaan, dan hal ini seharusnya diterapkan khususnya terhadap klaim lahan, pada organisasi tenaga kerja/ buruh (termasuk bentuk prioritas kontrak kerja), pada distribusi spasial hutan tanaman dalam meninggalkan area yang bernilai lokal, dan pada opsi berbagi lahan, karena hal ini merupakan wahana utama bagi koeksistensi yang berhasil guna.