全球智库信息集成服务系统

Pesan utama

• Kepastian tenurial bagi masyarakat sekitar hutan di Provinsi Lampung sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan program Perhutanan Sosial (PS). Program ini memberikan hak pengelolaan hutan, terutama di kawasan hutan negara, kepada masyarakat sekitar yang hidupnya sangat tergantung pada sumberdaya hutan. Jika skema PS diimplementasikan secara efektif, maka akan menjamin kepastian dan keamanan hak tenurial masyarakat.
• Lokakarya Participatory Prospective Analysis (PPA) telah dilaksanakan di Provinsi Lampung untuk membangun skenario masa depan Perhutanan Sosial dalam 10 tahun ke depan. Lokakarya dilakukan oleh tim pakar yang terdiri dari perwakilan lembaga pemerintah dan non pemerintah. Tim telah berhasil mengidentifikasi 6 faktor pendorong utama terhadap implementasi perhutanan sosial di Lampung, yaitu; 1) dinamika peraturan dan kebijakan PS termasuk di dalamnya kebijakan terkait usaha hasil hutan, 2) pilihan usaha ekonomi untuk sumber penghidupan masyarakat, 3) hak tenurial masyarakat atas sumber daya hutan, 4) dukungan anggaran dari pemerintah daerah, 5) kapasitas sumber daya manusia pelaksana program PS, dan 6) kejelasan peran dan tanggung jawab dari seluruh pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat.
• Lokakarya PPA telah menghasilkan beberapa skenario pelaksanaan program Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung. Skenario tersebut terdiri dari: kondisi status quo yaitu pemberian hak kelola bagi masyarakat sebagaimana yang saat ini telah diimplementasikan, kondisi ideal yang paling diharapkan hingga kondisi terburuk yang paling tidak diharapkan.
• Skenario yang paling diinginkan adalah pemberian hak kelola yang bisa menjamin kesejahteraan masyarakat dengan terwujudnya kelestarian sumberdaya hutan. Skenario ini ditandai dengan pendelegasian pelaksanaan skema PS ke tingkat tapak, yaitu di KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan), dengan dukungan anggaran yang memadai dan koordinasi yang baik diantara para pihak terkait. Skenario yang tidak diinginkan dicirikan dengan kurangnya kapasitas para pelaksana serta kurangnya alokasi anggaran pemerintah.
• Berdasarkan skenario yang diharapkan, tim pakar menyusun rencana aksi untuk pelaksanaan program PS di Provinsi Lampung 10 tahun ke depan. Strategi yang ditetapkan meliputi peningkatan dukungan anggaran pemerintah daerah, memperkuat peran KPH, memperluas hak tenurial masyarakat dan meningkatkan usaha masyarakat peserta program PS. Aksi utama yang diusulkan meliputi peningkatan koordinasi antar sektor di tingkat pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat, pengembangan mekanisme imbal jasa lingkungan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, meningkatkan pemahaman atau literasi hukum terkait hutan dan tenurial baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat.
• Rencana aksi akan diintegrasikan ke dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Provinsi Lampung dan akan menjadi panduan bagi Pokja (Kelompok Kerja) Perhutanan Sosial Lampung.
• Metode PPA dirasakan oleh tim pakar sangat berguna untuk meningkatkan kapasitas mereka, karena dapat secara bersama-sama melakukan analisa masalah dengan memadukan berbagai sudut pandang, pertimbangan, serta peran dan kepentingan berbagai pihak. Metode ini dapat mengantisipasi kondisi yang akan terjadi di masa depan sehingga mereka dapat merancang aksi mitigasi atau menyempurnakan strategi untuk mencapai tujuan.