全球智库信息集成服务系统

Pesan kunci

• Banyak pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, perusahaan produksi dan pengolahan serta lembaga swadaya masyarakat (LSM), berupaya mewujudkan sektor kelapa sawit lebih lestari. Meski jumlah petani cukup signifikan dalam budi daya kelapa sawit, perhatian terhadap praktik petani dalam menghadapi tantangan sosial dan lingkungan masih relatif kecil.
• Penyedia Jasa Keuangan (Financial Service Providers/FSP), seperti perbankan dan dana pensiun dapat berperan lebih besar dalam membangun sektor kelapa sawit yang lestari dan inklusif. FSP bisa menautkan prasyarat Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (Environmental, Social and Governance (ESG) pada layanan jasa keuangan yang mereka berikan pada perusahaan sawit yang mengambil bahan baku produk dari petani.
• Mayoritas dana untuk perusahaan kelapa sawit besar berasal dari FSP di Jepang, Malaysia, Indonesia dan Singapura. Saat ini berbagai FSP tersebut tidak memiliki kebijakan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) yang memadai.
• Kebijakan FSP Eropa dan Amerika lebih maju dalam menjawab isu deforestasi dan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Walaupun demikian, mereka masih belum memperhatikan petani kecil dalam rantai pasokan yang berkelanjutan.
• Akibat perbedaan antara kebijakan ESG yang dianut FSP Eropa dan Amerika dibandingkan dengan FSP Asia, perusahaan kelapa sawit masih memiliki banyak alternatif untuk mendapatkan permodalan dengan persyaratan minim. Akibatnya, potensi kontribusi penting FSP dalam memperkuat sektor kelapa sawit lebih lestari masih belum optimal.
• Adopsi kebijakan ESG yang lebih layak oleh FSP Asia hanya bisa terjadi apabila FSP lebih memahami risiko finansial dari praktik bisnis seperti biasa (business as usual). Kedua, tekanan dari sesama FSP yang berasal dari Eropa dan Amerika serta berbagai inisiatif lestari bisa turut mendorong proses. Ketiga, regulator finansial di negara produsen kelapa sawit terus mencari instrumen yang dapat menstimulasi sektor finansial agar lebih berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.