全球智库信息集成服务系统

Deforestasi hutan yang semakin meluas bersamaan dengan kemiskinan masyarakat sekitar hutan yang juga semakin meluas, mematangkan gagasan tentang perlunya kebijakan yang memberi ruang kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Semenjak euphoria reformasi, sebagian kalangan menyebut telah terjadi pergeseran paradigma dari “state based forest resource management” ke “community based forest resource management” yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan. Salah satu barometer pergeseran paradigma itu adalah adanya kebijakan yang menempatkan rakyat sebagai pelaku dan penerima manfaat pengelolaan hutan yang dikenal dengan program Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyar (HTR), Perhutanan Sosial (Social Forestry atau SF), dan sebagainya. Disamping sejumlah program kehutanan berbasis masyarakat tersebut, pemerintah juga telah mempromosikan dan mendorong pembangunan kehutanan antara lain dengan menggalakkan penanaman komoditas kehutanan pada lahan-lahan rakyat/lahan milik atau yang disebut sebagai Hutan Hak.